Kompas.com - 13/04/2021, 13:21 WIB | Penulis Aditya Jaya Iswara | Editor Aditya Jaya Iswara
TOKYO, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang menyetujui rencana pembuangan lebih dari 1 juta ton air limbah pembangkit nuklir Fukushima ke laut.
Rencana tersebut disampaikan Perdana Menteri Yoshidide Suga pada Selasa (13/4/2021).
 |
| Foto tertanggal 14 Februari 2021 dari pantauan udara, menunjukkan PLTN Fukushima Daiichi yang dioperasikan TEPCO menjalankan prosedur dekomisioning untuk menyimpan air olahan.(STR/JIJI PRESS via AFP) |
Pembuangan ini kemungkinan baru akan dilakukan dua tahun lagi, tetapi sudah memicu penolakan dari komunitas nelayan lokal, dan kekhawatiran China serta Korea Selatan.
Baca juga: Pasien Covid-19 di Jepang Terima Transplantasi Paru-paru dari Donor Hidup
Pemerintah Jepang berpendapat, pembuangan limbah nuklir ini akan aman karena airnya diproses untuk menghilangkan hampir semua unsur radioaktif dan bakal diencerkan.
Rencana ini pun mendapat dukungan dari Badan Energi Atom Internasional, yang mengatakan pelepasan itu mirip proses pembuangan air limbah dari pembangkit listrik di tempat lain di dunia.
"Pemerintah Jepang telah menyusun kebijakan dasar untuk membuang air olahan ke laut, setelah memastikan tingkat keamanan air... dan sementara pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan reputasi," ujar Suga kepada wartawan, dikutip dari AFP.
Sekitar 1,25 juta ton air limbah berada di lokasi pembangkit nuklir Fukushima yang rusak akibat gempa dan tsunami 2011.
Limbahnya termasuk air yang digunakan untuk mendinginkan reaktor, serta air hujan dan tanah yang merembes setiap hari.
Air dipompa keluar dan disaring, tetapi pasti akan memicu kontroversi, memicu amarah nelayan lokal yang bertahun-tahun mencoba memulihkan kepercayaan pada makanan laut wilayah itu.
"Mereka memberitahu kami bahwa mereka tidak akan membuang air (limbah) ke laut tanpa dukungan nelayan," kata Kanji Tachiya yang mengepalai koperasi perikanan lokal di Fukushima, kepada NHK sebelum pengumuman itu.
"Kita tidak bisa mendukung langkah ini untuk mengingkari janji dan membuang limbah ke laut secara sepihak."
Comments
Post a Comment